BANDUNG, jendelaprima.com/,– Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027 mendapat perhatian serius dari Ketua APAK ( aliansi Pemuda Anti Korupsi ) Jawa Barat sekaligus pengamat kebijakan publik, Yadi Suryadi. Menurutnya, gagasan mencetak generasi unggul merupakan langkah positif, namun pelaksanaannya harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam dunia pendidikan.
Yadi menilai persoalan terbesar yang muncul saat ini bukan pada konsep Sekolah Maung itu sendiri, melainkan pada kesiapan sistem dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Jangan sampai program yang bertujuan melahirkan manusia unggul justru menciptakan jurang yang semakin lebar antara sekolah unggulan dan sekolah reguler. Pendidikan harus menjadi alat pemerataan, bukan pembeda,” tegas Yadi.
Menurut hasil pengamatan dan kajian yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, termasuk Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketimpangan Antar Sekolah Dinilai Jadi Ancaman Terbesar
Yadi menyebut kendala paling serius adalah potensi melebarnya kesenjangan antar sekolah. Sebanyak 41 sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah Maung mayoritas sudah memiliki fasilitas memadai, tenaga pendidik berkualitas, serta rekam jejak akademik yang baik.
Di sisi lain, masih banyak sekolah di wilayah selatan Jawa Barat, daerah pedalaman, dan kawasan terpencil yang hingga kini menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, serta tenaga pengajar.
“Kalau sekolah yang sudah maju terus diperkuat, sementara sekolah lain berjalan dengan keterbatasan, maka yang terjadi adalah lahirnya dua kelas pendidikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Pelaksanaan Dinilai Terburu-buru
Selain masalah pemerataan, Yadi menyoroti kesiapan teknis program yang dinilai belum matang. Ia mencatat masih banyak keluhan terkait sistem pendaftaran yang sering mengalami gangguan, perubahan aturan di tengah proses, hingga minimnya sosialisasi kepada sekolah, guru, maupun orang tua siswa.
Menurutnya, pelaksanaan program strategis seharusnya didahului dengan regulasi yang jelas, pedoman operasional yang lengkap, serta uji coba yang memadai sebelum diterapkan secara luas.
“Jangan sampai siswa dan orang tua menjadi korban karena kebijakan yang belum siap. Program besar harus dibangun dengan perencanaan yang matang dan transparan,” katanya.
Risiko Kekurangan Guru Berkualitas di Sekolah Reguler
Evaluasi lain yang disampaikan Yadi adalah potensi terjadinya penumpukan guru berprestasi di Sekolah Maung. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat sekolah reguler kehilangan tenaga pengajar terbaik sehingga kualitas pendidikan menjadi tidak merata.
Menurutnya, hingga kini belum terlihat mekanisme yang jelas mengenai distribusi, rotasi, maupun pemerataan guru agar seluruh sekolah tetap memperoleh akses terhadap tenaga pendidik berkualitas.
“Kalau guru terbaik hanya terkonsentrasi di satu kelompok sekolah, maka sekolah lain akan semakin tertinggal. Pemerataan kualitas guru harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Akses dan Transparansi Masih Dipertanyakan
Yadi juga menyoroti akses bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. Tanpa dukungan biaya transportasi maupun akomodasi yang jelas, kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Maung dinilai belum sepenuhnya setara.
Di sisi lain, masih muncul keraguan masyarakat terkait transparansi proses seleksi. Meskipun pemerintah telah menegaskan tidak ada jalur titipan, persepsi publik mengenai kemungkinan adanya perlakuan khusus masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dengan sistem yang terbuka dan akuntabel.
Minta Evaluasi Menyeluruh dan Terukur
Sebagai bentuk evaluasi, Yadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, mekanisme pengawasan yang transparan, serta evaluasi berkala terhadap seluruh pelaksanaan Sekolah Maung.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari prestasi sejumlah sekolah unggulan, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Jawa Barat.
“Program Sekolah Maung harus menjadi lokomotif peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh sekolah, bukan hanya segelintir sekolah pilihan. Jika pemerataan, transparansi, dan kesiapan sistem tidak diperkuat, maka tujuan menciptakan manusia unggul berpotensi melahirkan ketimpangan baru dalam dunia pendidikan,” pungkas Yadi Suryadi.**
