JENDELAPRIMA.COM,BANDUNG, 16 Juli 2026 – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar tren menghadirkan aplikasi baru, melainkan sebuah upaya sistematis untuk memastikan setiap layanan publik benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Pemkot terus memperkuat program Badami (Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi) sebagai wadah kolaborasi multi-pihak guna menghimpun masukan, kritik, dan ide kreatif warga.
Program Badami dirancang sebagai ruang sinergi yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya. Seluruh aspirasi yang terjaring dalam program ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berorientasi pada pengguna (user-centric).
Ketua Tim Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Bandung, Ganjar Setya Pribadi, menjelaskan bahwa semangat utama dari Badami adalah menyediakan ruang evaluasi yang inklusif. Pendekatan yang digunakan kini telah bergeser dari sekadar membangun kecanggihan teknologi menjadi penyediaan pelayanan yang proaktif.
“Semangatnya adalah menyediakan wadah bagi warga Kota Bandung untuk memberikan feedback, masukan, dan saran terhadap layanan digital. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ganjar dalam siaran Live Streaming Radio Sonata yang berkolaborasi dengan PR FM, Kamis (16/7/2026).
Perluasan Metode dan Inovasi Sistem ‘Single Question Rating
Guna menjangkau partisipasi masyarakat yang lebih luas, Diskominfo Kota Bandung terus mengeksplorasi berbagai kanal komunikasi. Jika sebelumnya penjaringan aspirasi lebih banyak dilakukan melalui metode door-to-door dan roadshow ke berbagai perguruan tinggi—salah satunya Telkom University—maka pada tahun 2026 ini metode diperluas dengan memanfaatkan media digital seperti podcast, talkshow, hingga survei digital yang ringkas.
Di tahun 2026 ini pula, Diskominfo mulai membangun dan menerapkan sistem Single Question Rating pada berbagai platform layanan digital Pemkot Bandung, mulai dari sektor administrasi kependudukan, perizinan, hingga ketenagakerjaan.
“Konsepnya sederhana, seperti memberikan rating pada layanan ojek online. Yang ingin kami gali justru bukan layanan yang sudah bagus, tetapi bagian mana yang masih menjadi kendala bagi masyarakat. Dari situ kami bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki,” tutur Ganjar menekankan pentingnya menganalisis user journey (pengalaman pengguna).
Dampak Nyata Kolaborasi dan Partisipasi Publik
Evaluasi berbasis aspirasi masyarakat melalui Badami telah membuahkan perubahan nyata di lapangan. Salah satu contoh suksesnya adalah integrasi layanan administrasi kependudukan oleh Disdukcapil Kota Bandung dengan pihak rumah sakit. Melalui sistem ini, warga yang baru melahirkan tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi atau mengurus dokumen secara manual; akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) langsung diproses secara otomatis pasca-persalinan.
Selain menyasar layanan administratif, evaluasi Badami juga menyentuh sektor pelayanan publik penunjang pariwisata, seperti bus wisata Bandros. Berdasarkan survei langsung di lapangan yang melibatkan mahasiswa magang dari Telkom University, Myiesha Gilda A., ditemukan bahwa mayoritas pengguna—yang didominasi wisatawan luar kota—merespons positif kemudahan transaksi digital menggunakan QRIS serta kehadiran pemandu wisata yang informatif.
Melalui keberlanjutan program Badami, Pemkot Bandung berharap budaya partisipasi aktif masyarakat dapat terus bertumbuh. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan warga diyakini akan melahirkan inovasi digital yang berdaya guna dan memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung.**(Ipung)