JENDELAPRIMA.COM||
BANDUNG — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) menyoroti beredarnya narasi publik terkait dinamika hubungan kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bandung. APAK menegaskan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi Pemerintah Kota Bandung yang menyatakan terjadinya perselisihan struktural.
Namun, APAK menilai dinamika yang beredar penting untuk dikaji dari sisi kepemerintahan. Sebab, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih sebagai satu kesatuan paket dalam Pilkada. Masyarakat memberikan suara bukan hanya untuk figur individu, melainkan untuk keseluruhan visi-misi yang dijanjikan.
Kajian Kepemerintahan: Risiko Jika Tidak Harmonis
Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah memiliki fungsi pendamping dan pembantu tugas Kepala Daerah sesuai pembagian tugas yang ditetapkan secara resmi. Pembagian tugas tersebut seharusnya dituangkan dalam instrumen resmi, seperti Surat Keputusan atau perintah kerja, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan arahan kepada perangkat daerah.
Dalam kajiannya, APAK mencatat empat risiko utama jika terjadi ketidakharmonisan kerja:
1. Disintegrasi Prioritas Program
Dinas-dinas, ASN, dan OPD menjadi bingung arah prioritas program, sehingga realisasi visi-misi yang dijanjikan lambat atau terabaikan.
2. Penurunan Kualitas Koordinasi APBD
Perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, pengendalian inflasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan rusunawa berpotensi terhambat.
3. Kelemahan Akuntabilitas Kepada DPRD
DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat akan kesulitan meminta pertanggungjawaban yang jelas apabila pembagian tugas antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak terukur secara tertulis.
4. Penurunan Kepercayaan Publik.
Masyarakat melihat Pilkada sebagai kontrak sosial antara pemimpin daerah dengan pemilih. Ketika terlihat dinamika internal, kepercayaan terhadap kinerja Pemkot dapat menurun.
Tiga Aspirasi Masyarakat yang Diterima APAK
Dari sisi kajian demokrasi, APAK menerima tiga arus tanggapan masyarakat:
Pertama, mendesak penyelesaian cepat. Masyarakat meminta kedua pimpinan segera menyelaraskan arah kerja dan menyusun prioritas program, agar pelayanan publik tidak terganggu. Masyarakat menekankan kepentingan warga di atas kepentingan pribadi.
Kedua, memberi ruang proses internal tetapi harus transparan. Sebagian masyarakat memahami bahwa perbedaan pandangan di pemerintahan adalah hal yang wajar. Namun masyarakat meminta Pemkot memberikan laporan berkala capaian visi-misi kepada DPRD dan publik, sehingga masyarakat tahu sejauh mana janji kampanye dijalankan.
Ketiga, minta DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat mendorong DPRD Kota Bandung memanggil Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Rapat Dengar Pendapat, meminta bukti dokumen pembagian tugas, jadwal realisasi visi-misi, serta memastikan tidak ada program prioritas masyarakat yang terhambat.
Sikap Resmi APAK
APAK menegaskan, pihaknya TIDAK memihak salah satu antara Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. APAK berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Bandung.
APAK meminta Pemkot Kota Bandung mengeluarkan pernyataan resmi yang memuat:
- Dokumen pembagian tugas resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Konfirmasi apakah visi-misi pasangan calon saat pencalonan masih menjadi pedoman utama kerja Pemkot;
- Laporan capaian realisasi visi-misi per triwulan yang dapat diakses publik.
APAK juga meminta DPRD Kota Bandung mengoptimalkan fungsi pengawasan konstitusional: memastikan mekanisme kerja antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, meminta laporan kinerja, serta memastikan anggaran rakyat digunakan untuk mewujudkan visi-misi yang dijanjikan.
APAK mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berita hoaks dan menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Bandung sebelum menarik kesimpulan akhir.
“Kajian kepemerintahan mengajarkan bahwa pemerintahan daerah yang sehat adalah pemerintahan yang terkoordinasi, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” demikian pernyataan APAK.
APAK berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bandung dapat menyelesaikan perbedaan pandangan melalui mekanisme kelembagaan, tetap berkomitmen menjalankan visi-misi yang diamanahkan masyarakat, dan menyampaikan perkembangan kinerja secara terbuka kepada publik. **
