CIBINONG,jendelaprima.com/,- Ketua Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Jawa Barat, Yadi Suryadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang secara terbuka membela nasib ribuan pekerja tambang di wilayah Bogor Barat. Hal ini disampaikan menyusul aksi massa besar-besaran di Lapangan Tegar Beriman pada Selasa (5/5/2026), di mana warga menuntut kepastian ekonomi setelah tujuh bulan operasional tambang ditutup.
Dalam aksinya, Bupati Rudy Susmanto menegaskan akan bersurat dan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi (KDM) untuk segera membuka kembali tambang berizin di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.
Dinamika Kebijakan: Antara Ekonomi dan Ketertiban
Meski Bupati Bogor mendorong pembukaan kembali demi menyelamatkan ekonomi warga, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diketahui masih memberikan penolakan keras terhadap ajakan tersebut. Pihak Pemprov Jabar berfokus pada penegakan ketertiban dan menghindari konflik kepentingan sebelum adanya solusi infrastruktur yang permanen.
Menanggapi perbedaan pandangan ini, Yadi Suryadi menilai langkah Bupati Rudy adalah bentuk ketaatan pada amanat konstitusi.
“Kami mengapresiasi Bupati yang mau pasang badan untuk rakyat kecil. Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penutupan selama tujuh bulan tanpa solusi telah mematikan nadi ekonomi di Bogor Barat,” ujar Yadi.
Jalur Khusus Tambang Sebagai Solusi Tengah
Sebagai langkah konkret mengatasi kemacetan dan dampak lingkungan yang menjadi alasan penutupan, Bupati Rudy Susmanto kini tengah mengakselerasi target pembebasan lahan untuk jalur khusus kendaraan tambang. Jalur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Yadi Suryadi menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan antara regulasi lingkungan dan hak warga untuk bekerja.
“Kami mendesak agar tambang yang sudah memiliki izin resmi segera dibuka kembali. Pengelolaan yang profesional dan pengawasan ketat, dibarengi dengan percepatan jalur khusus, adalah jalan tengah agar masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang tidak terus menjadi korban ketidakpastian,” tambah Yadi.
Harapan Masyarakat
Massa aksi berharap dorongan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dapat melunakkan sikap Pemerintah Provinsi. Fokus utama saat ini tetap pada keseimbangan antara operasional tambang berizin, percepatan pembangunan infrastruktur jalur khusus, serta pemulihan dampak sosial-ekonomi bagi ribuan sopir, pekerja, dan pedagang kecil yang terdampak.**Red
