KOTA CIMAHI – Dukungan pemerintah dan kepolisian terhadap kegiatan kaderisasi mahasiswa mendapat apresiasi dari Presiden Mahasiswa BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani (BEM KM Unjani) periode 2025–2026, Muhamad Hafizd. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas intelektual mahasiswa, bukan justru melemahkan independensi gerakan.
Pernyataan itu disampaikan Hafizd menyikapi dukungan Wali Kota Cimahi dan Polres Cimahi terhadap pelaksanaan Latihan Kader II (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung.
Menurutnya, kaderisasi merupakan bagian penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir kritis, integritas, serta keberanian mengambil peran dalam menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, keberhasilan kegiatan tidak semata-mata diukur dari kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga dari kualitas pemikiran dan karakter yang terbentuk setelah proses kaderisasi selesai.
“Apresiasi kami sampaikan atas dukungan terhadap pelaksanaan LK II HMI Cabang Bandung. Bagi saya, kaderisasi mahasiswa bukan sekadar agenda organisasi, tetapi bagian dari proses menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, membaca persoalan bangsa, dan berani mengambil sikap atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Hafizd.
Ia menilai, mahasiswa memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menjalankan aktivitas akademik dan organisasi. Sebagai bagian dari kekuatan intelektual masyarakat, mahasiswa dituntut mampu membaca realitas sosial, mengawal kebijakan publik, serta menyampaikan kritik secara objektif ketika menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks tersebut, Hafizd memandang hubungan antara pemerintah, kepolisian, dan organisasi mahasiswa perlu dibangun melalui kolaborasi yang terbuka. Namun, kemitraan itu harus tetap menghormati posisi mahasiswa sebagai kelompok independen yang memiliki kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat.
Ia menegaskan, dukungan terhadap kegiatan mahasiswa semestinya memperluas ruang dialog dan pertukaran gagasan, bukan menempatkan organisasi mahasiswa hanya sebagai pelengkap kegiatan formal.
“Bagi kami, sinergi bukan berarti kehilangan daya kritis. Mahasiswa tetap harus berdiri sebagai kekuatan intelektual yang independen, mampu mengapresiasi hal yang baik, sekaligus berani mengkritisi hal yang perlu diperbaiki. Justru di situlah kedewasaan gerakan mahasiswa diuji,” tegasnya.
Hafizd juga menilai HMI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tradisi intelektual dan melahirkan kader yang mampu berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui LK II, para kader diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan kepemimpinan, tetapi juga mempertajam analisis terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan.
Menurutnya, kader yang berkualitas harus mampu menghubungkan pengetahuan dengan realitas di lapangan. Artinya, hasil kaderisasi perlu tercermin dalam sikap, integritas, keberanian menyampaikan kebenaran, serta kemampuan menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap, LK II HMI Cabang Bandung menjadi ruang konsolidasi gagasan yang mampu memperkuat peran mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil. Dukungan berbagai pihak diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pengembangan kapasitas generasi muda tanpa mengurangi kebebasan organisasi dalam menentukan sikap.
Hafizd menegaskan, mahasiswa tidak boleh berhenti pada kebanggaan sebagai kader atau pengurus organisasi. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah keberanian menjaga prinsip, ketajaman membaca persoalan, dan kesediaan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebab, ketika mahasiswa kehilangan independensi dan daya kritisnya, fungsi strategis gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan pembangunan berisiko kehilangan makna. (Red)
