jendelaprima.com/,- Bandung, 4 Februari 2026 – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Jawa Barat kembali melakukan aksi unjuk rasa di tiga lokasi strategis di Kota Bandung, menuntut transparansi atas dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis perempuan, dan pegiat budaya ini menyasar Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Kantor Inspektorat Kota Bandung, dan Gedung DPRD Kota Bandung.
Di Kantor DPKP, APAK mempertanyakan urgensi dan realisasi pekerjaan alat berat pemotong pohon tahun anggaran 2023-2025, dengan dugaan adanya penyimpangan anggaran. Sekretaris Dinas DPKP, Usan Supriatna, berjanji melakukan peninjauan ulang dan evaluasi internal.
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Inspektorat Kota Bandung, menagih janji terkait skandal indikasi kecurangan di Perumda Pasar. APAK mendesak Inspektorat agar tidak menjadi “macan kertas” dalam mengawasi birokrasi.
Puncak aksi terjadi di Gedung DPRD Kota Bandung, di mana APAK diterima oleh anggota Komisi 3, Yoel Yosaphat. Massa membawa draf kesepakatan anti-korupsi dan menuntut anggota dewan berhenti menjadi ‘backing’, makelar, maupun melakukan monopoli proyek. **(red)
