JENDELAPRIMA.COM||BANDUNG — DPD SBNI Jawa Barat yang diketuai oleh Rd Yadi Suryadi mencermati perkembangan pemberitaan yang disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, terkait penyerahan surat yang diklaim sebagai surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan nomor surat R-05/WAPRES/11/2026 tanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua MPR RI.
Berdasarkan pemberitaan tersebut, isi surat menyatakan Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara.
DPD SBNI Jawa Barat menegaskan, Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945), sehingga seluruh rangkaian peristiwa ketatanegaraan ini harus berjalan transparan, terukur, dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum kapan tanggal efektif berakhirnya jabatan Wakil Presiden, dan kapan hitungan masa 60 hari MPR untuk pemilihan Wakil Presiden pengganti dimulai.
Penting: DPD SBNI Jawa Barat mencantumkan nomor yang dibacakan replika Ketua MPR (R-05/WAPRES/11/2026), tanggal surat 12 November 2026, namun DPD SBNI Jawa Barat tetap meminta salinan surat ASLI dari Sekretariat Wakil Presiden / MPR untuk memastikan nomor, tanggal efektif berhenti, dan status sah kekosongan jabatan.
Kajian Hukum Tata Negara Versi SBNI
Prinsip 1: Keberadaan surat nomor R-05/WAPRES/11/2026 perlu diverifikasi dokumen ASLI
DPD SBNI Jawa Barat mencatat bahwa nomor R-05/WAPRES/11/2026 merupakan nomor yang dibacakan replika oleh Ketua MPR. SBNI belum menyatakan surat tersebut otomatis sah menimbulkan kekosongan jabatan sebelum ada konfirmasi resmi tertulis dari Sekretariat Wakil Presiden, MPR, dan/atau MK apabila diminta pendapat ketatanegaraan. Ada perbedaan pandangan pakar hukum tata negara apakah cukup penyerahan surat mundur saja atau perlu penetapan formal kekosongan jabatan oleh lembaga negara berwenang.
Prinsip 2: Mekanisme pengisian Wakil Presiden pengganti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
Apabila benar terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan, dari dua nama calon yang diusulkan Presiden. Bukan Presiden langsung menunjuk Wakil Presiden, bukan KPU yang menyelenggarakan pemilihan umum baru.
Prinsip 3: Jangan dicampuradukkan kekosongan Presiden dan Wakil Presiden
Kalau Presiden berhenti, Wakil Presiden naik menjadi Presiden (Pasal 8 ayat (1) UUD 1945). Berbeda kasus Wakil Presiden mundur, tidak ada otomatis siapa yang langsung menggantikan, harus menunggu proses sidang MPR sesuai batas waktu konstitusi.
Prinsip 4: Hak rakyat atas informasi publik
DPD SBNI Jawa Barat meminta MPR, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Presiden, menyerahkan salinan surat asli nomor R-05/WAPRES/11/2026, tanggal efektif pemberhentian, tanggal mulai dihitungnya masa 60 hari sidang MPR.
Sikap Resmi DPD SBNI Jawa Barat
- DPD SBNI Jawa Barat tidak membenarkan atau menolak keputusan pribadi Bapak Wakil Presiden untuk mundur, DPD SBNI Jawa Barat meminta KEPASTIAN STATUS HUKUM surat nomor R-05/WAPRES/11/2026;
- DPD SBNI Jawa Barat mendesak MPR segera mempublikasikan jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti secara terbuka kepada masyarakat;
- DPD SBNI Jawa Barat meminta Mahkamah Konstitusi, apabila ada permohonan pendapat ketatanegaraan, segera memberikan penjelasan publik untuk meredam kerisauan masyarakat;
- DPD SBNI Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat tetap tenang, mengawal proses ketatanegaraan secara damai, menolak hoaks yang menyatakan sudah ada Wakil Presiden pengganti terpilih sebelum sidang MPR dilaksanakan.
Negara demokrasi berdasar hukum membutuhkan kepastian ketatanegaraan. DPD SBNI Jawa Barat sebagai bagian masyarakat sipil akan terus mengawal setiap tahapan, supaya proses pengisian Wakil Presiden pengganti benar-benar berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.**
