jendelaprima.com/ | Bandung – Ketua Umum Jurnalis Media Indonesia (JMI) bersama Dewan Pengawas DPP dari Masyarakat penjaga Alam Indonesia (MPAI) melakukan kunjungan ke kantor Perum Perhutani di Jawa Barat dan Banten, Jalan Soekarno-Hatta No. 628 KM 14, Cimencerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat dalam rangka koordinasi terkait pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan kawasan hutan, Jumat (03/06/2026).
Kunjungan tersebut juga membahas sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan penggundulan hutan yang sering menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan penebangan yang dilakukan oleh Perhutani pada dasarnya telah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan pengelolaan hutan yang berlaku.
Ketua Umum JMI, Ngadi Utomo. S. Sos. SH. MH menyampaikan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara penebangan ilegal dan penebangan yang dilakukan secara resmi dalam kerangka pengelolaan hutan produksi berkelanjutan.
“Penebangan yang dilakukan dalam sistem pengelolaan hutan oleh Perhutani merupakan bagian dari siklus pengelolaan hutan yang telah diatur secara teknis, mulai dari perencanaan, penanaman kembali hingga pengawasan,” ujarnya.
Poin serupa disampaikan oleh Dewan Pengawas DPP MPAI, Asep Mulyana, yang menilai bahwa koordinasi dengan pengelola hutan sangat penting agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diluruskan berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya.
Selain koordinasi, pada kesempatan itu Ketua Umum JMI dan Dewan Pengawas DPP MPAI juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada kepala Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam menjaga pengelolaan hutan lestari.
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Miranti selaku Kepala Hubungan Masyarakat Kehutanan Jawa Barat dan Banten, mewakili instansi tersebut.
Menurut Miranti, sebagai perwakilan dari Perum perhutani, ia menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan komunikasi terbuka dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang peduli terhadap isu lingkungan dan kehutanan.
Dengan koordinasi ini, diharapkan sinergi antara organisasi masyarakat dan pengelola kawasan hutan dapat terus terjalin untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.***
