PERKUAT KAIDAH HUKUM DAN TRANSPARANSI PUBLIK, APAK DAN SBNI TUNJUK PROF. EGGI SUDJANA SEBAGAI PENASIHAT HUKUM

JENDELAPRIMA.COM, BANDUNG,10 JUNI 2026 – Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Serikat Bersatu Nasional Indonesia (SBNI) resmi memperkuat barisan organisasinya dengan menunjuk advokat senior nasional, Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., sebagai penasihat hukum. Langkah strategis ini diambil guna memperkokoh fungsi kontrol sosial, pengawasan kebijakan publik, serta memastikan setiap gerakan advokasi yang dilakukan kedua organisasi tetap berjalan di atas koridor hukum yang berlaku.

​Prof. Eggi Sudjana dikenal luas sebagai praktisi hukum, akademisi, sekaligus aktivis senior yang memiliki rekam jejak panjang dalam menangani berbagai perkara besar di tingkat nasional. Kehadiran beliau diharapkan mampu membawa dimensi baru yang lebih profesional, terukur, dan berbasis konstitusi kuat dalam setiap agenda perjuangan APAK dan SBNI.

​Ketua Umum APAK, Yadi Suryadi, menyatakan rasa syukur dan kehormatan atas kesediaan Prof. Eggi Sudjana untuk mengawal pergerakan organisasi. Menurutnya, pengalaman matang yang dimiliki Eggi merupakan modal krusial bagi organisasi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap gerakan yang dilakukan APAK dan SBNI memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan bimbingan Prof. Eggi Sudjana, kami optimistis dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat secara konstitusional,” ujar Yadi Suryadi dalam keterangannya, Rabu (10/6).

​Yadi juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah harga mati bagi APAK dan SBNI. Kehadiran penasihat hukum yang mumpuni menjadi jaminan bahwa fungsi pengawasan yang mereka lakukan terhadap isu-isu korupsi dan transparansi publik tidak akan keluar dari jalur hukum.

​Selain memperkuat lini advokasi eksternal, penunjukan Prof. Eggi Sudjana juga memiliki misi internal, yakni memberikan edukasi dan pemahaman hukum yang lebih mendalam bagi seluruh anggota organisasi. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jaringan advokasi serta mempertajam analisis organisasi dalam menyikapi dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat.

​Melalui kolaborasi strategis ini, APAK dan SBNI menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri di garis depan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil. Kedua organisasi siap terus mengawal transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi kemaslahatan publik di Indonesia.**